dpd1

Aplikasi Pendataan yang sering disebut DAPODIK (Data Pokok Pendidik) memang dirancang untuk seluruh penyusunan program pendidikan baik itu bantuan, hibah, tunjangan, subsidi dan lain-lain. Data yang dimasukkan adalah bersifat individual karena nanti akan digunakan sebagai prasyarat penyaluran dana untuk kegiatan transaksional kemedikbud dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota maupun satuan pendidikan. Dalam Sistem Pendataan Pendidikan Dasar terintegrasi dari 3 entitas data pendidikan meliputi (Satuan Pendidikan, PTK dan Peserta Didik) untuk jenjang dasar (SD, SDLB, SMP, SMPLB). Sudah jelas bahwa Aplikasi ini nanti sangat berperan sekali untuk kelancaran kesejahteraan para guru.
Hal ini yang akhirnya menimbulkan keresahan baru bagi para guru. Pasalnya, data tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil lapangan, namun dijadikan dasar pembayaran tunjangan profesi.

“Sekarang ada tunjangan profesi yang berdasarkan dapodik, tapi sayangnya data itu tidak sesuai fakta. Banyak guru yang mengajar lebih dari 24 tidak terekam, dan banyak guru yang mengajar di sekolah lain juga tidak terekam,” kata Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo, di Jakarta, Kamis 4/4 (Suara Merdeka).

Memang data-data tersebut menjadi sangat penting untuk pengembangan dan pembangunan sektor pendidikan yang lebih baik kedepannya, namun jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Keresahan juga terjadi di banyak pelosok-pelosok daerah yang mengaku kebingungan untuk menjalankan atau menginput data ke dalam aplikasi tersebut. Mayoritas operator sekolah mengeluh rumit, terlalu banyaknya entrian data yang harus dimasukkan agar aplikasi dapat memvalidasinya hingga proses pengiriman data berhasil. Akses online yang sering gangguan, informasi dan pengetahuan penggunaan aplikasi yang minim, juga menjadi deretan masalah bagi para guru. Juga mengingat tidak semua sekolah mempunyai seorang operator khusus, maka akhirnya gurupun harus rela meluangkan waktu yang tidak sedikit untuk proses pengerjaan semua itu yang mengakibatkan dikesampingkannya proses belajar mengajar.
Pastinya bukan ini yang diinginkan pemerintah, namun seyogyanya sebelum ada sesuatu yang bersifat baru diterapkan alangkah baiknya diberikan sosialisasi yang cukup (benar-benar mengerti dan menguasai) agar tidak ada yang merasa terbebani dan semua bisa berjalan lancar sesuai rencana.

Incoming search terms: